| | | | | | |
Kamis, 20 Juni 2019  
DariRiau.com / Hukrim / Dugaan Mark Up Proyek Kamar Operasi RSUD Duri, Pihak Terlibat Harus Diproses Hukum

Dugaan Mark Up Proyek Kamar Operasi RSUD Duri, Pihak Terlibat Harus Diproses Hukum


Senin, 25/03/2019 - 19:38:14 WIB

DARIRIAU.COM - Dugaan terjadinya mark up (pembengkakan harga-red) pada pembangunan ruangan/kamar operasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, harus diselesaikan melalui proses hukum formal.

Semua pihak yang diduga terlibat harus diperiksa oleh aparat penegak hukum, kejaksaan atau kepolisian.

Hal ini ditegaskan anggota presidium Aliansi Mahasiswa Riau (AMRI) Fauzi Tako, Ahad (24/03/2019) menyikapi pembangunan ruang operasi RSUD Duri yang menggunakan keuangan negara Rp11 miliar tahun 2016 lalu.

Menurutnya, pihak ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Pemkab Bengkalis beserta Kelompok Kerja (Pokja)  yang saat itu  melelang harus diperiksa karena diduga terjadi pengaturan dan persaingan usaha tidak sehat.

Kemudian ulasnya, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) beserta rekanan juga harus diperiksa. Apalagi kelebihan sisa bayar senilai Rp1,1 miliar, baru disetorkan ke kas daerah Rp 200 juta, sehingga sisanya dapat dikategorikan menjadi ranah pidana.

“Semua pihak yang terlibat, mulai dari panitia lelang, pejabat RSUD yang jadi KPA, PPK dan PPTK termasuk rekanan harus bertanggungjawab terhadap perbuatan mereka. Proses hukum adalah solusi terbaik penyelesaian kasus dugaan korupsi, supaya ada titik terang dan tidak menjadi opini liar,” pungkas Fauzi.

Proyek pembangunan kamar operasi RSUD Mandau tahun 2016
sebesar Rp11.606.296.000 mendapat sorotan. Pasalnya proyek itu diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,1 Miliar. Ditengarai ada kelebihan bayar yang dilakukan RSUD Mandau sebesar Rp1,1 miliar ke
rekanan PT Sinar Baru Mitra Jaya yang melaksanakan proyek itu.

Kelebihan bayar proyek pembangunan kamar operasi RSUD Duri tersebut, baru Rp200 juta dikembalikan ke kas daerah Bengkalis tanggal 05 Juni
2018. Sedangkan sisanya Rp 891.216.200,00 diduga belum dikembalikan sejauh ini.

Kelebihan bayar yang terjadi diduga disebabkan kelalaian panitia lelang (ULP bersama Pokja-red), PPK yaitu Direktur RSUD Duri ketika itu yang dijabat oleh Ersan Syahputra. Dimana dalam pelaksanaan lelang
tidak dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk harga penawaran dari rekanan yang tidak mendekati Harga Penawaran Sementara (HPS).

Tidak hanya itu dari hasil pemeriksaan terdapat dokumen yang menunjukan adanya pola kerjasama antara PT Sinar Baru Mitra Jaya dengan PT Aneka Gas Industri selaku subkontraktor. Banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek ini. Termasuk masalah adanya subkontraktor dalam pelaksanaan proyek yang tidak tertuang dalam dokumen PPK. Diduga ada kongkalikong dalam proyek yang merugikan keuangan daerah.

Terkait diduga kelebihan bayar yang cukup besar ini, Direktur RSUD Mandau melalui Kepala Seksi Humas dan Pemasaran, dr Rangga Mooendanoe ketika dikonfirmasi membantah dugaan tersebut.

“Dapat di pastikan tidak benar. Hasil audit BPK sendiri pada tahun
2016 dan 2017 tidak ditemukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu,”ujar Rangga. (eg)



| | | | | | | |
Redaksi
Copyright © PT. INSPIRASI DARI RIAU, All Rights Reserved - (2012-2015)