| | | | | | |
Rabu, 18 09 2019  
DariRiau.com / Hukrim / Bersaksi Sidang Korupsi Pipanisasi Inhil, Wabup Bengkalis Banyak Lupa dan Tak Tahu

Bersaksi Sidang Korupsi Pipanisasi Inhil, Wabup Bengkalis Banyak Lupa dan Tak Tahu


Selasa, 26/03/2019 - 16:08:22 WIB

DARIRIAU.COM - Wakil Bupati (Wabup) Bengkalis, H Muhammad ST MT, yang dihadirkan sebagai pada persidangan untuk tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pipanisasi transmisi di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil)  mengaku lebih banyak lupa dan tidak tahu saat ditanya majelis hakim maupun kuasa hukum terdakwa.

Sidang dugaan korupsi pipanisasi Inhil tahun 2013 yang merugikan keuangan negara mencapai Rp2 miliar tersebut digelar di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Selasa (26/03/2019) dipimpin Hakim Ketua Wahyudin dengan tiga terdakwa Edi Mufti (Pejabat Pembuat Komitmen/ppk), Sabar Stefanus Simangalongo (Rekanan) dan Syafrizal Thaher (konsultan).

Muhammad sendiri sempat dua kali mangkir di persidangan sebagai saksi, dimana ia merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek tersebut.

Saat dicecar pertanyaan oleh majelis hakim, soal kapasitasnya sebagai KPA Muhammad sering lupa kapan ia pernah turun ke lokasi proyek, kemudian kapan menandatangani dokumen pekerjaan ataupun soal persetujuan pencairan yang diteken Muhammad.

Ditanya berapa kali meninjau lokasi Muhammad menjawab hanya dua kali yaitu saat volume pekerjaan 70-80 persen dan setelah tim VHO turun ke lapangan.

Majelis hakim juga mempermasalahkan proses pelelangan yang diduga sarat rekayasa. Disinggung soal lelang, Muhammad menjawab bahwadirinya saat itu belum menjabat KPA, termasuk ketika penandatanganan kontrak kerja bulan Februari 2013. Ia menyebutkan bahwa dirinya menjadi Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Riau bulan April 2013.

“Saya baru menjadi KPA bulan April 2013 menggantikan pak Marjohan yang pensiun. Sedangkan penandatanganan kontrak dilakukan bulan Februari 2013, artinya saya menjadi KPA dua bulan setelah teken kontrak,” pungkas Muhammad dihadapan majelis hakim.

Dalam persidangan, majelis hakim juga memperlihatkan dokumen-dokumen yang dijawab Muhammad tidak tahu. Lantas, majelis hakim memanggil Muhammad bersama ketiga terdakwa dan kuasa hukum ke depan seraya memperlihatkan bukti-bukti yang dipegang majelis hakim. Ditanya majelis hakim, kenapa meneken pencairan padahal pipa yang dipasang tidak sesuai bestek, Muhammad menyebut bahwa pipa yang dipasang sudah sesuai dengan spek.

“Penandatanganan berita acara pencairan setelah semua proses administrasi selesai dan tidak ada lagi masalah di lapangan. Saya tidak tahu pasti apakah pipa itu memang ukuran PE 100 dan DN 500 karena itu masalah tekhnis,” terang Muhammad.

Ketiga terdakwa dalam dakwaan jaksa disebutkan dalam Berita Acara Pembayaran Kemajuan Pekerjaan dengan nomor07/BA-PPKP/ESK-PIPA-TBH/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013, terbukti belum menyelesaikan pekerjaannya dan pipa yang dipasang tidak sesuai standar SNI. Apabila Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai pasal 89 Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 adan pasal 18 ayat (3) Undang-Undang nomor 01 tahun 20014.

Disebutkan dalam dakwaan bahwa setelah proses pembayaran termin terhadap terdakwa Sabar Stefanus Simalongo direktur PT.Panatori Rajas selaku rekanan pengadaan pemasangan transmisi PE 100 DN 500 mm Tahun Anggaran 2013 telah menerima pembayaran Rp 2,7 miliar, sesuai dengan SP2D nomor 15717/SP2D/LS/IV/2013 tertanggal 23 Desember 2013.

Sesuai dengan BAPP tertanggal 13 Desember 2013, kontraktor pelaksana telah menerima pembayaran 100 persen yang dibayarkan melalui Biro Keuangan Sekretaris Daerah/Kas Daerah Pemprov Riau, yang ditandatangani pihak pertama Muhammad selaku KPA dan pihak kedua SabarStefanus Simalongo selaku pihak kedua. Namun fakta di lapanganmenunjukan bahwa pipa yang dipasang tidak sesuai standar SNI.

Sedangkan dalam Berita Acara Serah Terima (pertama) pekerjaan (PHO)nomor 01/BA.ST-1/FSK.PIPA.TBH/XII/2013 tertanggal 13 Desember 2013 bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan sebagaimana mestinya. Dalam proyek tersebut banyak kejanggalan diantaranya penandatangan oleh pihak kedua yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor Sabar Stefanus Simalongo namun diteken oleh konsultan pengawas Syafrizal Thaher direktur CV.Safta Ekatama Konsultan.

Adapun pekerjaan pada proyek pipanisasi tersebut adalah pengadaan dan pemasangan pipa PE 100 DN 500 dengan anggaran Rp 3,8 miliar bersumber dari APBD Riau tahun 2013.Pengguna Anggaran proyek tersebut SFHariyanto (Kepala Dinas,red) sedangkan Muhammad merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang juga Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Riau.

Perusahaan Sabar Stefanus Simalongo PT.Panatori Raja merupakan rekanan pelaksana pemasangan pipanisasi yang diduga kuat menyalahi bestek dan pipa yang dipasang bukan berstandar SNI.

Diduga kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai Rp 2,6 miliar dan hingga saat ini tidak dapat difungsikan secara maksimal.

Dinas PU Riau diduga merekayasa serah terima pertama pekerjaan (Provesional Hand Over/PHO) dimana banyak item pekerjaan yang tidaksesuai dan kerugian negara Rp 2,6 miliar berdasarkan hasil audit investtigatif Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Provinsi Riau.

Para terdakwa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) junto pasal 18Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Sidang lnjutan untuk ketiga terdakwa akan digelar Selasa (26/03/2019) degan menghadirkan Muhammad sebagai saksi untuk ketiga tersangka.





| | | | | | | |
Redaksi
Copyright © PT. INSPIRASI DARI RIAU, All Rights Reserved - (2012-2015)