| | | | | | |
Rabu, 26 Juni 2019  
DariRiau.com / Otonomi / Penghentian Proyek Multiyears Duri-Pakning,  Masyarakat Bengkalis Harus Menggugat

Penghentian Proyek Multiyears Duri-Pakning,  Masyarakat Bengkalis Harus Menggugat


Selasa, 30/04/2019 - 10:07:46 WIB

DARIRIAU.COM - Penghentian proyek Multiyears (My) Duri kecamatan Mandau-Sungai Pakning kecamatan Bukit Batu di Kabupaten Bengkalis masih menjadi teka-teki,  apa yang menjadi penyebab proyek tersebut dihentikan.  Masyarakat Bengkalis harus turun dan menggugat Pemkab serta DPRD Bengkalis untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Pengamat pembangunan Riau Raden Adnan menyebutkan bahwa penghentian pekerjaan mega proyek tersebut diduga kuat pasti ada masalah dan masyarakat secara langsung dirugikan. Untuk itu ia menyarankan supaya elemen masyarakat di Bengkalis bisa melakukan class action atau gugatan karena menyangkut kebutuhan masyarakat dari sektor infrastruktur.  Apalagi jalan Duri-Pakning itu sudah direncanakan sejak tahun 2002 lalu dan baru dikerjakan tahun 2017 kemudian anehnya November 2018 malah dihentikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bengkalis. 

"Selama ini masyarakat dari Mandau yang mau ke pulau Bengkalis atau kecamatan Bukit Batu harus berputar melewati kota Dumai terlebih dahulu,  demikian juga sebaliknya sehingga menambah beban ongkos. Kalau jalan itu dibangun dan dalam beberapa tahun selesai,  yang diuntungkan juga masyarakat,  apalagi proyek itu dibiayai oleh APBD Bengkalis. Karena terjadi penghentian sepihak,  masyarakat Bengkalis dirugikan dan harus berani menggugat atau melakukan class action, "ungkap Raden Adnan, Selasa (30/04/2019) di Pekanbaru. 

Dikemukakan, ketika DPRD Bengkalis disatu sisi diam tak ada reaksi tentu juga menjadi pertanyaan karena mereka adalah wakil rakyat dan itu menjadi tugas mereka menyelesaikan. Anggaran proyek My Duri-Pakning berupa uang muka 15 persen dari nilai proyek Rp 498 miliar yaitu sekitar Rp 75 miliar sudah diambil rekanan,  dan yang menjadi pertanyaan  dikemanakan uang muka tersebut oleh rekanan,  apakah dibagi-bagi ke pihak lain. Kalau memang uang itu sudah dicairkan tentu rekanan yang profesional pasti melaksanakan pekerjaan,  apalagi proyek My kontraktornya pasti bonafide. 

Adnan menduga dari awal jelang dimulainya pekerjaan atau saat pencairan uang muka terjadi permainan kotor, karena informasinya uang muka diduga dicairkan kepada PT. Citra Gading Asritama (CGA) jelang lebaran Idul Fitri tahun 2017 oleh Dinas PUPR melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bengkalis. 

DPRD Bengkalis sebenarnya bisa membentuk panitia khusus (pansus) menelusuri apa masalah proyek tersebut dihentikan di tengah jalan. Stakeholder kegiatan tersebut Dinas PUPR bersama kontraktor tentu harus mempertanggungjawabkannya. 

"Sebuah proyek pemerintah apabila terjadi penghentian ditengah jalan pasti ada masalah, dan masalah itu tentu harus diselesaikan. DPRD Bengkalis harus membentuk pansus,  kalau tidak masyarakat bisa langsung menggugat. Dan masyarakat juga dapat melaporkan kepada penegak hukum,  apakah kejaksaan,  kepolisian bahkan KPK, " saran Adnan.



| | | | | | | |
Redaksi
Copyright © PT. INSPIRASI DARI RIAU, All Rights Reserved - (2012-2015)